Pengusaha CR Ashika Banyuglugur Terancam Pidana

SITUBONDO, Radarbesuki.com — Seorang pengusaha cafe dan resto yang berlokasi di jalan Raya Pantura, Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, melakukan pengembangan lokasi berdirinya bangunan dengan menimbun bibir pantai semakin menjorok ketengah.

Baca :Warga Gersik Putih Menolak Reklamasi Pantai

Tak tanggung – tanggung, aktifitas pengurukan ini mencapat kisaran 180 dumtruck dalam sehari. Akibatnya, sejumlah aktifis dan tokoh masyarakat nelayan mulai angkat bicara, Minggu (05/08/2018).

Bangunan dimaksud bernama Ashika (cafe & resto), yang sebelumnya bernama JM Cafe Resto. Bangunan ini terletak di bibir pantai dan awalnya telah sesuai dengan aturan tata ruang. Namun, diduga kuat pengusaha yang baru ingin memperluas usahanya, bibir pantai yang kaya akan biota laut dikikis semakin ketengah dengan ditimbun material urukan.

“Kami yakin pengurukan itu melanggar hukum dan aturan. Pasalnya, tidak pernah kami lihat ada pejabat lingkungan hidup yang turun kelokasi,” kata Sgk, nelayan pesisir pantai ini.

Baca :Rocky Gerung : Anies Sandy Jadi Leader Atau Killer

Sementara, menurut Ketua Umum (ketum) LSM Sitijenar (Situbondo Investigasi Jejak Kebenaran), Eko Febrianto, dulu pun semasa Kasat Reskrim, AKP Arianto, aktifitas seperti itu sempat rame dan dihentikan.

“Saat ini Reklamasi dilanjutkan. Saya pastikan aktivitas ini tidak berijin alis ilegal, itu jelas melawan hukum. Ini jelas merupakan kejahatan lingkungan hidup dan jelas menyalahi UU No. 1 Ta. 2014, tentang pengelolaan Pesisir dan pulau pulau kecil,” tegasnya.

Lanjut pria yang vokal dan terkenal berani ini, oknum pengusaha itu melakukan reklamasi dari bibir pantai berkisar antar 100 – 150 M. Padahal dalam UU No 32 Ta.2014 tentang Kelautan, UU No 32 Ta.2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 4 Ta. 2009 tentang Pertambangan.

Baca : Besuki, “Ibunya” Kota Empat Kabupaten yang Terabaikan

“Juga hal ini sangat bertolak belakang dengan PERPRES No.122 Ta.2012 tentang Reklamasi di wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil,” tukasnya.

Sekedar diketahui, aklamasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Reklamasi perlu kajian dampak lingkungan dan kondisional sosial nelayan setempat. Aktifitas Reklamasi  ini, sangat bertentangan dengan aturan UU RI tahun 2014, tentang perubahan atas UU No. 27 Ta. 2007 pasal 73 huruf (g) sebagaimana disebut dalam pasal 5 huruf (i) pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Sanksi hukumnya sangat jelas diancam penjara 10 tahun dengan denda maksimal 10 Milyard.

Ketika crew Radar Besuki berusaha menemui pengusaha cafe resto ini tidak ditempat dan terkesan menghindar, sedangkan pekerja hanya menjawab tidak tahu.

Baca : Besuki, Culture Heritage of Tapal Kuda

Kabar santer dilapangan kalau aktifitas ini aman – aman saja lantaran ada backup sejumlah oknum, baik oknum Aparatur Penegak Hukum (APH), Oknum LSM dan oknum -oknum lainnya termasuk oknum eksekutif dan oknum legeslatif. Sementara, ribuan nelayan pesisir setempat, berharap reklamasi ini segera dievaluasi.

@udin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *